Informasi Lingkungan Hidup

Informasi Lingkungan Hidup

Keterbukaan informasi merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan  publik terhadap penyelenggaraan negara. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia, yang dijamin oleh UUD 1945. Keterbukaan informasi akan melahirkan negara yang demokratis, dimana peran serta masyarakat dalam pembangunan diakomodir melalui keterbukaan informasi, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh badan publik lainnya.

Dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi di sektor lingkungan hidup, akses masyarakat untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup masih dirasakan sangat rendah. Hal ini tercermin dari sulitnya masyarakat untuk mengakses dokumen amdal, dokumen UKL/UPL, rencana tata ruang, IUP, PKP2B, Hak Guna Usaha yang diberikan kepada perusahaan, maupun jenis-jenis keputusan/izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam  pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik  pemantauan penaatan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan sarana pelibatan masyarakat, sebagai sebuah proses check and balances dalam proses pembangunan yang berdampak ekologis. Oleh sebab itu, ketika pemerintah menerbitkan sebuah izin yang berkaitan dengan lingkungan, maka wajib hukumnya untuk mengumumkan setiap permohonan dan keputusan yang dikeluarkannya. Pemberitahuan mengenai izin yang dikeluarkan sebagai konsekuensi pelaksanaan keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.

Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan, di satu sisi disebabkan oleh anggapan bahwa masyarakat lokal belum siap untuk terlibat dalam pembangunan. Di sisi lain, tingkat pendidikan masyarakat, menyebabkan masyarkat menerima konsekuensi apapun hasil dampak dari pembangunan. Sehingga menjadi kendala dalam mewujudkan pembangunan yang partsipasif dialogis.

Konflik yang terjadi di lapangan salah satunya disebabkan oleh informasi yang belum dikelola secara benar. Misal dalam konteks pemanfaatan hak guna usaha, saling klaim lahan terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Di satu sisi, masyarakat sering disalahkan karena menggarap lahan perusahaan yang sudah ada HGU-nya, namun di sisi lain disebabkan oleh perusahaan yang tidak membuka informasi mengenai HGU-nya. Masyarakat harus melalui jalan memutar agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk memperjuangkan haknya. Pada kesempatan lain, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan kompensasi atas hak-hak mereka. Persoalan mengenai HGU hanya salah satu dari berbagai informasi yang belum terbuka, dimana perusahaan belum melakukan kewajibannya untuk memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi. Mengingat selama ini, informasi lingkungan hidup masih tersebar di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Sistem informasi lingkungan hidup memuat, antara lain, keragaman karakter ekologis,  sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, status lingkungan  hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain. Kewajiban mengelola sistem informasi lingkungan hidup, tidak hanya dibebankan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, namun juga melibatkan perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk mengumumkan perizinan yang sedang dikelolanya, misal HGU, IUP, PKP2B, izin pakai kawasan hutan dan lain sebagainya. Keterbukaan informasi diperlukan untuk mencegah adanya tumpang tindih lahan, tumpang tindih lahan sesama komuditas dan beda komuditas, tumpang tindih IUP dengan kawasan hutan lindung, tumpang tindih kewenangan dan koordinasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Kemudahan akses informasi, akses partisipasi dan akses keadilan, setidaknya akan mempengaruhi kualitas lingkungan dan meminimalisir potensi konflik, baik horizontal atau vertikal. Pelibatan masyarakat dalam proses pembahasan Amdal, misalnya, akan melahirkan evaluasi  secara  holistik  terhadap  dampak  yang  terjadi.

Informasi lingkungan adalah hak publik. Begitu pentingnya keterbukaan informasi, maka ada sanksi bagi siapa saja yang memberikan informasi palsu baik dalam bentuk dokumen atau  keterangan lisan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang senyatanya atau informasi yang tidak benar. Menutup akses informasi, partisipasi dan akses keadilan, sama dengan menutup hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan hidup kita dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain. (SH)

Share this post

Post Comment