Tupoksi

  1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
  2. pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
  3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
  4. pelaksanaan administrasi dibidang lingkungan hidup; dan
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  6. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

  1. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Lingkungan Hidup;
  2. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
  3. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  4. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
  5. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
  6. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
  7. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretaris, membawahi:

  1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset; dan
  2. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset,  mempunyai tugas  menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran, dan penatausahaan aset serta pelaporan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
  2. penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan;
  3. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan;
  4. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  5. penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
  6. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup;
  7. pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset;
  8. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Dinas Lingkungan Hidup;
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  10. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Subbagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Subbagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
  2. menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
  3. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
  4. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
  5. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup;
  6. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
  7. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  9. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  10. Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggrakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

  1. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penataan dan penaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  2. pemberian petunjuk teknis dibidang penataan dan penaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penataan dan penaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang Penaatan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
  6. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, membawahi:

  1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
  3. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
  4. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. penyiapan bahan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  6. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (produk domestik bruto & produk domestik regional bruto hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
  7. penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA), lingkungan hidup dan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) serta penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
  8. penyiapan pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  9. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten;
  10. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ;
  11. penyiapan bahan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  12. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
  13. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  14. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan;
  15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  16. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  4. penyiapan bahan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
  6. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
  7. penyiapan bahan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
  8. penyiapan bahan sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  9. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  10. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  12. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang penegakan hukum lingkungan.

Seksi Penegakan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang penegakan hukum lingkungan;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang penegakan hukum lingkungan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang penegakan hukum lingkungan;
  4. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  5. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  6. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  7. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
  8. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  9. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  10. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  11. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang penegakan hukum lingkungan;
  12. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan;
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  14. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  15. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun dan peningkatan kapasitas.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  2. pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sampah, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas;
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  7. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:

  1. Seksi Pengelolaan Sampah;
  2. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
  3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Pengelolaan Sampah, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pengelolaan sampah.

Seksi Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan sampah;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pengelolaan sampah;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengelolaan sampah;
  4. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten dan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  5. penyiapan bahan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
  6. penyiapan bahan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  7. penyiapan bahan pembinaan pendaur ulangan sampah;
  8. penyiapan bahan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
  9. penyiapan bahan penyediaan sarana prasarana penanganan sampah dan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
  10. penyiapan bahan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
  11. penyiapan bahan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
  12. penyiapan bahan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
  13. penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
  14. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
  15. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan sampah;
  16. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah;
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  18. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang limbah bahan berbahaya dan beracun.

Seksi Limbah Bahan Berbahaya Beracun menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  4. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu Daerah Kabupaten;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu Daerah Kabupaten;
  6. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
  7. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan pengumpulan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam satu Daerah Kabupaten;
  8. penyiapan bahan pelaksanaan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
  9. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  10. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  12. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  4. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), penetapan tanah ulayat, kearifan lokal atau verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  6. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  7. penyiapan bahan penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan dan lingkungan hidup;
  8. penyiapan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  9. penyiapan pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  10. penyiapan model, sarana prasarana peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  11. penyiapan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
  12. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  13. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
  14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  15. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
  16. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, menyelenggarakan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  2. pemberian petunjuk teknis dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  3. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  4. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  5. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
  6. penyusuna laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  8. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:

  1. Seksi Pencemaran Lingkungan;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.

Seksi Pencemaran Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan.

Seksi Pencemaran Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pencemaran lingkungan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencemaran lingkungan;
  4. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi serta pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
  5. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  6. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  7. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  8. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. penyediaan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
  10. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencemaran lingkungan;
  11. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencemarn lingkungan;
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  13. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  4. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  5. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  6. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  7. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan.
  8. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  9. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  11. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pemeliharaan lingkungan hidup.

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang pemeliharaan lingkungan hidup;
  2. penyiapan bahan pemberian petunjuk teknis dibidang pemeliharaan lingkungan hidup;
  3. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pemeliharaan lingkungan hidup;
  4. penyiapan pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pencadangan sumber daya alam dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
  5. penyiapan bahan pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
  6. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
  7. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati dan penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi;
  8. penyiapan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
  9. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
  10. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  11. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemeliharaan lingkungan hidup;
  12. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan lingkungan hidup;
  13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  14. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.